undang undang terbaru atas perubahan aturan mengenai otonomi daerah adalah. Perubahan yang pertama yakni dengan dikeluarkannya PERPU No 2 Th. undang undang terbaru atas perubahan aturan mengenai otonomi daerah adalah

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ( gubernur atau bupati / wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan. 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kebijakan Otonomi Daerah Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat–daerah telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah. Pasal 8 Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimanaUU Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar. 1. 4 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden DR. ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG. id : 26 hlm. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan dipegang oleh. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6. Otonomi daerah bermakna bahwa tiap-tiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota mempunyai pemerintahan sendiri un-tuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerinta-hannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 5587 PEMERINTAH DAERAH. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. 07/2022 mengatur tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi dan kabupaten/kota tertentu. Lebih lanjut, DPD lahir, dari amandemen UUD 1945. Konstitusi sendiri merupakan kesepakatan mengenai prinsip yang dianut oleh. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Otonomi. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda) Setelah amandemen UUD 1945, lembaga legislatif MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. id: 13 hlm. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Otonomi daerah untuk pertama kalinya. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Ini berarti, negara kesatuan “melekat” pada negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. PEMERINTAHAN DAERAH. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INOVASI DAERAH. Pasal 18 Ayat 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. kewenangan daerah otonom. Menurut Tap MPRI RI No. undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. tentang Pekok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. A. Perpu No. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan. Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undangpertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Undang-undang pemerintahan daerah. 1. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka pemerintah provinsi NTB mengesahkan sebuah Peraturan Daerah, yaitu. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemekaran, penggabungan, atau perubahan. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom atau khusus yang diatur dengan undang-undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 0796 KELAS : MANAJEMEN PEMBANGUNAN INSTITUT. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sebaliknya, Undang-undang 32 Tahun 2004 menempatkan baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagai daerah otonom. 8. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Otonomi daerah diper-lukan agar urusan pemerintahan dapat dise-. Secara Umum. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DewanNomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); MEMUTUSKAN:1. **) (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus. UU 32/1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri mulai digodok pada 1952. KESIMPULAN Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensiKOMPAS. Hubungan Pemerintah Pusat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. 9. Tanggal: 2 Oktober 2014. menjadi kewenangan daerah otonom. (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. 2019/NO. 38 dan No. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda. Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, atau Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, apalagi Undang-Undang. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. No. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 arti otonomi daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara. 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. 2021. Sebelum Amandemen. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Ketentuan mengenai pembentukan Dana Abadi diatur dalam Pasal 164 s. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju. 22 tahun 1999 membawa perubahan yang sangat fundamental mengenai mekanisme hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. daerah otonom. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2014. pemerintahan daerah. 8. Kesatuan Republik Indonesia, sehingga model otonomi daerah di Indonesia ini tidak akan dapat dibandingkan dengan model konsep Negara Federal yang sering diagungkan oleh banyak kalangan sebagai model alternatif dari konsep otonomi daerah di Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; 6. Melansir dari laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuan otonomi Daerah menurut Undang-Undang No. 2022/No. Dimana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhakUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Otonomi daerah adalah salah satu amanah reformasi yang. Undang-undang pemerintahan daerah. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Undang-Undang Mengacu pada ketentuan normatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aturan teknisnya, yaitu. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Berikut uraian asas-asas otonomi daerah dan penjelasan. kewenangan Daerah otonom. Sesudah Amandemen. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Otonomi daerah adalah hak,Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Dasar Pemikiran. 44 Tahun 1950. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. 23 T ahun 2014 T entang Pemerintahan Daerah menjadi UU. 2. Peraturan. bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sampai akhirnya, pada Tahun 2014Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. serta nomos yang berarti aturan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi uuo 32 th 2004. UU No. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. 22 Tahun 1999 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. TENTANG. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. Irian Jaya. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan. terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Undang-undang. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; d. 7. Menurut F. UU No. 2. 8. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasPasal 22. Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan Provinsi DKI Jakarta yang. demikianlah artikel dari duniapendidikan. Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalamDaerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Mengingat. Sejak diberlakukannya. Undang-Undang; b. Prinsip-prinsip otonomi daerah, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Mengingat : 1. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah. Pengertian Otonomi Daerah Adalah : Dasar hukum, Asas, Prinsip, Tujuan, Pelaksanaan dan Demokrasi Lokal Dalam Proses Perumusan Peraturan Daerah. 6. 11, LN. 9. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. . Mengurangi kesenjangan antar daerah. 6. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DewanHal ini lantaran kewenangan daerah dalam memungut pajak merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 2021/No. Di masa-masa sebelumnya, pembagian wilayah di Indonesia tidak disertai dengan otonom atau kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. 4. Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Otonomi Daerah Adalah : Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, Implementasi, Hukum : Kata Otonomi diambil dari kata Autos (Yunani) yang berarti 'memiliki' dan. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis. Mengingat pengaturan mengenai ibukota negara diatur di level undang-undang, maka secara hukum, Pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta. ATAS. d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Kunjungi Warung kopi untuk pertanyaan bagaimana berpartisipasi mengembangkan halaman ini. Otonomi daerah merupakan kebijkan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dan kepetingan masyrakatnya secara mandiri berdasar peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar perundang-undang pusat yang sudah berlaku. UMUM. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. 6. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR RI sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. 2. (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk engatur dan mengurus kepentinganm. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menganut asas Otonomi daerah adalah salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh dilanggar. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai. 5 Tahun 1962, UU No. Menurut C. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan UUD 1945. RELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.